SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menggelar rapat High Level Meeting (HLM) Evaluasi Triwulan I Tahun 2026. Rapat ini berfokus pada tiga pilar utama tata kelola keuangan daerah: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) & Retribusi Daerah, pencapaian target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta transformasi manajemen belanja daerah secara non-tunai.

Wakil Wali Kota Samarinda menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi administrasi, melainkan kebutuhan mutlak demi menjamin transparansi, keamanan, dan keakuratan data fiskal. Dalam rapat ini, disepakati pula mekanisme pelaporan baru, yaitu transisi dari pelaporan berkala per triwulan menjadi pelaporan rutin per bulan guna memonitor arus kas secara real-time.

Sektor UMKM dan Tantangan Administrasi

Salah satu isu strategis yang disorot adalah kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang berniat baik untuk melapor dan membayar pajak, namun merasa takut akan sanksi denda akibat proses administrasi yang rumit. Menanggapi hal ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diinstruksikan untuk proaktif memberikan edukasi dan menghadirkan kemudahan akses pembayaran.

Peningkatan Serapan Anggaran dan Tantangan KKPD

Berdasarkan paparan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), realisasi belanja APBD Kota Samarinda pada Triwulan I 2026 mencapai 10,54% atau sebesar Rp418 Miliar dari total pagu sekitar Rp3,9 Triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding rata-rata Triwulan I tahun 2021–2025 yang berada di angka 8,40%. Kenaikan persentase ini dipengaruhi oleh langkah efisiensi fiskal serta penyesuaian pagu anggaran dari tahun sebelumnya.

Meski serapan anggaran meningkat, optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) masih menghadapi tantangan. Hingga saat ini, baru dua OPD yang aktif menggunakan KKPD, yakni Dinas Perikanan dan Kecamatan Samarinda Seberang. Kendala utama disebabkan oleh 13 kartu user yang belum diaktivasi, salah satunya karena adanya kekosongan jabatan definitif Kepala OPD.

Untuk menyiasati dilema antara instruksi efisiensi anggaran dan target serapan KKPD, Sekretaris Daerah (Sekda) menginstruksikan 13 OPD tersebut untuk segera melakukan aktivasi. Sekda menekankan bahwa prestasi OPD tidak hanya diukur dari besarnya nilai belanja, melainkan dari keaktifan frekuensi transaksi yang transparan.

Sebagai langkah taktis mendongkrak serapan, Pemkot Samarinda akan memberlakukan mekanisme auto-debit pembayaran listrik PLN via KKPD di 11 OPD pilot project mulai Juni 2026, dengan potensi realisasi mencapai Rp487 Juta per bulan.

Integrasi Sistem Virtual Account Massal oleh Bank Kaltimtara

Kendala sistem administrasi juga sempat dilaporkan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait mekanisme pembayaran Tenaga Kerja Asing (TKA) yang selama ini masih terbaca sebagai transaksi konvensional/teller tunai oleh Bank Kaltimtara.

Menjawab persoalan tersebut, perwakilan Bank Kaltimtara mengonfirmasi bahwa pada hari Selasa depan (26 Mei), akan dilakukan integrasi massal seluruh jenis retribusi dan pajak Kota Samarinda menggunakan sistem Virtual Account (VA) Modern Channel. Langkah ini memastikan seluruh setoran wajib pajak ke depan otomatis tercatat sebagai transaksi digital secara sistem.

Prestasi Digital di Tingkat Nasional dan Regional

Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia (BI) memberikan apresiasi atas prestasi Kota Samarinda yang berhasil meraih Peringkat 3 Nasional pada Championship TP2DD 2025 dengan skor 95,62. BI terus mendorong Samarinda untuk mengejar Peringkat 1 di level regional Kalimantan maupun nasional pada tahun 2026 dengan memperbaiki indikator laporan yang masih berstatus "kuning" dan "merah" menjadi "hijau".

Secara umum, volume transaksi QRIS di Kalimantan Timur pada Triwulan I 2026 sangat mendominasi dengan capaian 86,36 juta transaksi (51,8% dari total transaksi di Pulau Kalimantan). Dari angka provinsi tersebut, Kota Samarinda menjadi kontributor utama dengan andil sebesar 40% atau hampir 10 juta transaksi per Maret 2026.